Minggu, 30 April 2017
Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial
KEMISKINAN DAN KESENJANGAN SOSIAL
Pandangan kemiskinan dari setiap ahli berbeda karena
data, dan metode penelitian yang berbeda. Kemiskinan disepakati sebagai masalah
yang bersifat sosial ekonomi, penyebab dan cara mengatasinya terkait dengan
ideologi yang melandasinya. Untuk memahami ideologi tersebut ada tiga pandangan
pemikiran yaitu konservatisme, liberalisme, dan radikalisme (Swasono, 1987).
Penganut masing-masing pandangan memiliki cara pandang yang berbeda dalam
menjelaskan kemiskinan. Kaum konservatif memandang kemiskinan bermula dari
karakteristik khas orang miskin itu sendiri. Orang menjadi miskin karena tidak
mau bekerja keras , boros, tidak mempunyai rencana, kurang memiliki jiwa
wiraswasta, fatalis, dan tidak ada hasrat untuk berpartisipasi.
Semenjak gejolak dan kerusuhan sosial merebak di berbagai daerah,
kesenjangan sosial banyak dibicarakan. Beberapa pakar dan pengamat masalah
sosial menduga bahwa kerusuhan sosial berkaitan dengan kesenjangan sosial. Ada
yang sependapat dengan dugaan itu, tetapi ada yang belum yakin bahwa penyebab
kerusuhan sosial adalah kesenjangan sosial. Tidak seperti kesenjangan ekonomi,
kesenjangan sosial cukup sulit diukur secara kuantitatif. Jadi, sulit
menunjukkan bukti-bukti secara akurat. Namun, tidaklah berarti kesenjangan
sosial dapat begitu saja diabaikan dan dianggap tidak eksis dalam perjalanan
pembangunan selama ini.
1.KEMISKINAN
Dalam kamus ilmiah populer,
kata “Miskin” mengandung arti tidak berharta (harta yang ada tidak mencukupi
kebutuhan). Adapun kata “fakir” diartikan sebagai orang yang sangat miskin.
Secara Etimologi makna yang terkandung yaitu bahwa kemiskinan sarat dengan masalah konsumsi. Hal ini bermula sejak masa
neo-klasik di mana kemiskinan hanya dilihat dari interaksi negatif
(ketidakseimbangan) antara pekerja dan upah yang diperoleh.
Deskripsi lain, arti definitif kemiskinan yang mulai bergeser misal pada
awal tahun 1990-an definisi kemiskinan tidak hanya berdasarkan tingkat
pendapatan, tapi juga mencakup ketidakmampuan di bidang kesehatan, pendidikan
dan perumahan. Di penghujung abad 20-an telah muncul arti definitif terbaru,
yaitu bahwa kemiskinan juga mencakup kerentanan, ketidakberdayaan dan
ketidakmampuan untuk menyampaikan aspirasi.
Kemiskinan dapat dibedakan menjadi tiga pengertian: kemiskinan absolut,
kemiskinan relatif dan kemiskinan kultural. Seseorang termasuk golongan miskin
absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, tidak
cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum: pangan, sandang, kesehatan,
papan, pendidikan. Seseorang yang tergolong miskin relatif sebenarnya telah
hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat
sekitarnya. Sedang miskin kultural berkaitan erat dengan sikap seseorang atau
sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya
sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya.
1. Penyebab kemiskinan
o Merosotnya standar perkembangan pendapatan per-kapita secara global.
o Menurunnya etos kerja dan produktivitas masyarakat.
o Biaya kehidupan yang tinggi.
o Pembagian subsidi in come pemerintah yang kurang merata.
2. Perkembangan tingkat
kemiskinan di indonesia
Bagaimana
perkembangan tingkat kemiskinan di Indonesia? Program Pembangunan Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB) meluncurkan laporan tahunan Pembangunan manusia (Human
Development Report) 2006 yang bertajuk Beyord scarcity; power, poverty dan the
global water. Laporan ini menjadi rujukan perencanaan pembangunan dan menjadi
salah satu Indikator kegagalan atau keberhasilan sebuah negara menyejahterakan
rakyatnya. Selama satu dekade ini Indonesia berada pada Tier Medium Human
Development peringkat ke 110, terburuk di Asia Tenggara setelah Kamboja.
Laporan terakhir,
Badan Pusat Statistika ( BPS ) yang telah melaksanakan Survei Sosial Ekonomi
Nasional (SUSENAS) pada bulan Maret 2007 angka resmi jumlah masyarakat miskin
adalah 39,1 juta orang dengan kisaran konsumsi kalori 2100 kilo kalori (kkal)
atau garis kemiskinan ketika pendapatan kurang dari Rp 152.847 per-kapita per
bulan.
3. Kebijakan dan Program
Penuntasan Kemiskinan
Upaya penanggulangan
kemiskinan Indonesia telah dilakukan dan menempatkan penanggulangan kemiskinan
sebagai prioritas utama kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan kemiskinan
merupakan prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan dijabarkan
lebih rinci dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahun serta digunakan
sebagai acuan bagi kementrian, lembaga dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan
pembangunan tahunan.
Sebagai wujud gerakan
bersama dalam mengatasi kemiskinan dan mencapai Tujuan pembangunan Milenium,
Strategi Nasional Pembangunan Kemiskinan telah disusun melalui proses
partisipatif dengan melibatkan seluruh stakeholders pembangunan di Indonesia.
Selain itu, sekitar 60 % pemerintah kabupaten/ kota telah membentuk Komite
penanggulangan Kemiskinan Daerah, dan menyusun Strategi Penanggulangan
Kemiskinan Daerah sebagai dasar arus utama penanggulangan kemiskinan di daerah
dan mendorong gerakan sosial dalam mengatasi kemiskinan.
3.Ciri-ciri Kebudayaan Kemiskinan
(1)fatalisme
(2)rendahnya tingkat aspires
(3)rendahnya kemauan mengejar sasaran
(4)kurang melihat kemajuan pribadi
(5)perasaan ketidak berdayaan/ketidakmampuan
(6)Perasaan untuk selalu gagal
(7)Perasaan menilai diri sendiri negative
(8)Pilihan sebagai posisi pekerja kasar, dan
(9)Tingkat kompromis yang menyedihkan.
Berkaitan dengan budaya sebagai fungsi adaptasi, maka suatu usaha yang
sungguh-sungguh untuk mengubah nilai-nilai yang tidak diinginkan ini menuju ke
arah yang sesuai dengan nilai-nilai golongan kelas menengah, dengan menggunakan
metode-metodre psikiatri kesejahteraan sosial-pendidikan tanpa lebih dahulu
(ataupun secara bersamaan) berusaha untuk secara berarti mengubah kenyataan
kenyataan struktur sosial (pendapatan, pekerjaan, perumahan, dan pola-pola
kebudayaan membatasi lingkup partisipasi sosial dan peyaluran kekuatan sosial)
akan cendrung gagal. Budaya kemiskinan bukannya berasal dari kebodohan,
melainkan justru berfungsi bagi penyesuaian diri.
4.Kemiskinan Struktural
Kemiskinan strukturl adalah suasana kemiskinan yang dialami oleh suatu masyarakat
yang penyebab utamanya bersumber pada struktur sosial, dan oleh karena itu
dapat dicari pada struktur sosial yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri.
Menurut Selo Sumarjan, kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diderita
oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial masyarakat itu tidak
dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi
mereka. Kemiskinan struktural meliputi kekurangan fasilitas pemukiman,
kekurangan pendidikan, kekurangan komunikatif, kekurangan fasilitas untuk
mengembangkan usaha dan mendapatkan peluang kerja dan kekurangan perlindungan
hukum.
Golongan kaum miskin terdiri dari
:
(1)Para petani yang tidak memiliki tanah sendiri
(2)Petani yang tanah miliknya begitu kecil sehingga hasilnya tidak cukup
untuk memberi makan kepada dirinya sendiri dan keluarganya
(3)Kaum buruh yang tidak terpelajar dan tidak terlatih (unskilled
labourerds)
(4)Para pengusaha tanpa modal dan tanpa fasilitas dari pemerintah
(golongan ekonomi lemah).
Kemiskinan struktural meliputi kekurangan sandang dan pangan, kekurangan
fasilitas pemukiman yang sehat, kekurangan pendidikan, kekurangan komunikasi
dengan dunia sekitarnya.
Beberapa ciri kemiskinan struktural :
(1)Tidak ada atau lambannya mobilitas sosial (yang miskin akan tetap
hidup dengan kemelaratanya dan yang kaya akan tetap menikmati kemewahannya)
(2)mereka terletak dalam kungkungan struktur sosial yang menyebabkan
mereka kekurangan hasrat untuk meningkatkan taraf hidupnya
(3)Struktur sosial yang berlaku telah melahirkan berbagai corak rintangan
yang menghalangi mereka untuk maju. Pemecahan permasalahan kemiskinan akan bisa
dilakukan bilamana struktur sosial yang berlaku itu dirubah secara mendasar.
Pada hakekatnya perbedaan antara si kaya dengan si miskin tetap akan ada,
dalam sistem sosial ekonomi manapun. Yang lebih diperlukan adalah bagaimana
lebih memperkecil kesenjangan sehingga lebih mendekati perasaan keadilan
sosial. Sudjatmoko (1984) berpendapat bahwa, pembangunan yang semata-mata
mengutamakan pertumbuhan ekonomi akan melanggengkan ketimpangan struktural.
Pola netes ke bawah memungkinkan berkembangnya perbedaan ekonomi, dan prilaku
pola mencari nafkah dari pertanian ke non pertanian, tetapi proses ini akan
lamban dan harus diikuti dengan pertumbuhan yang tinggi. Kemiskinan tidak dapat
diatasi hanya dengan membantu golongan miskin saja, tanpa menghadapi
dimensi-dimensi struktural seperti ketergantungan dan eksploitasi.
Permasalahannya adalah dimensi-dimensi struktural manakah yang mempengarhui
secara langsung terjadinya kemiskinan, bagaimana ketepatan dimensi untuk
kondisi sosial budaya setempat.
Langkah
serta Kebijakan yang dilakukan Pemerintah
Cara –cara yang Pemerintah lakukan untuk mengatasi masalah kemiskinan
Negara mempunyai cara masing-masing dalam mengatasi masalah kemiskinan di dalam
negaranya, begitupun dengan Negara Indonesia. Kiranya pemerintah Indonesia
melakukan kebijakan-kebijakan yang kadang kurang efektif, namun banyak juga
yang berpengaruh positif. Inilah beberapa kebijakan yang pemerintah ambil dalam
mengatasi kemiskinan:
1. Bantuan
Langsung Tunai (BLT)
Program Bantuan Langsung Tunai yang merupakan kompensasi yang diberikan
usai penghapusan subsidi minyak tanah dan program konversi bahan bakar gas.
Namun kedua hal tersebut tidak memiliki dampak signifikan terhadap pengurangan
angka kemiskinan. Bahkan beberapa pakar kebijakan negara menganggap, bahwa hal
tersebut sudah seharusnya dilakukan pemerintah. Baik ada atau tidak ada masalah
kemiskinan di Indonesia. Negara wajib menyediakan jaminan kesejahteraan
masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945.
2. Menjaga
stabilitas harga bahan kebutuhan pokok
Fokus program ini bertujuan menjamin daya beli masyarakat miskin/keluarga
miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok terutama beras dan kebutuhan pokok utama
selain beras. Program yang berkaitan dengan fokus ini seperti :
• Penyediaan cadangan beras
pemerintah 1 juta ton
• Stabilisasi/kepastian harga
komoditas primer
3. Mendorong
pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin
Fokus program ini bertujuan mendorong terciptanya dan terfasilitasinya
kesempatan berusaha yang lebih luas dan berkualitas bagi masyarakat/keluarga
miskin. Beberapa program yang berkenaan dengan fokus ini antara lain:
• Penyediaan dana bergulir
untuk kegiatan produktif skala usaha mikro dengan pola bagi hasil/syariah dan
konvensional.
• Bimbingan
teknis/pendampingan dan pelatihan pengelola Lembaga Keuangan Mikro
(LKM)/Koperasi Simpan Pinjam (KSP).
• Pelatihan budaya, motivasi
usaha dan teknis manajeman usaha mikro
• Pembinaan sentra-sentra
produksi di daerah terisolir dan tertinggal
• Fasilitasi sarana dan
prasarana usaha mikro
• Pemberdayaan ekonomi
masyarakat pesisir
• Pengembangan usaha
perikanan tangkap skala kecil
• Peningkatan akses informasi
dan pelayanan pendampingan pemberdayaan dan ketahanan keluarga
4. Menyempurnakan
dan memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat.
Program ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan optimalisasi
pemberdayaan masyarakat di kawasan perdesaan dan perkotaan serta memperkuat
penyediaan dukungan pengembangan kesempatan berusaha bagi penduduk miskin.
Program yang berkaitan dengan fokus ketiga ini antara lain :
• Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di daerah perdesaan dan perkotaan
• Program Pengembangan
Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah
• Program Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Khusus
• Penyempurnaan dan
pemantapan program pembangunan berbasis masyarakat.
5. Meningkatkan
akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar.
Fokus program ini bertujuan untuk meningkatkan akses penduduk miskin
memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan prasarana dasar. Beberapa program
yang berkaitan dengan fokus ini antara lain :
• Penyediaan beasiswa bagi
siswa miskin pada jenjang pendidikan dasar di Sekolah Dasar (SD)/Madrasah
Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs);
• Beasiswa siswa miskin
jenjang Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah
(SMA/SMK/MA);
• Beasiswa untuk mahasiswa
miskin dan beasiswa berprestasi;
• Pelayanan kesehatan rujukan
bagi keluarga miskin secara cuma-cuma di kelas III rumah sakit
6. Membangun dan menyempurnakan sistem
perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.
Fokus ini bertujuan melindungi penduduk miskin dari kemungkinan ketidakmampuan
menghadapi guncangan sosial dan ekonomi. Program teknis yang di buat oleh
pemerintah seperti :
• Peningkatan kapasitas
kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) dan anak (PUA)
• Pemberdayaan sosial
keluarga, fakir miskin, komunitas adat terpencil, dan penyandang masalah
kesejahteraan sosial lainnya.
• Bantuan sosial untuk
masyarakat rentan, korban bencana alam, dan korban bencana sosial.
• Penyediaan bantuan tunai
bagi rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang memenuhi persyaratan (pemeriksaan
kehamilan ibu, imunisasi dan pemeriksaan rutin BALITA, menjamin keberadaan anak
usia sekolah di SD/MI dan SMP/MTs; dan penyempurnaan pelaksanaan pemberian
bantuan sosial kepada keluarga miskin/RTSM) melalui perluasan Program Keluarga
Harapan (PKH).
• Pendataan pelaksanaan PKH
(bantuan tunai bagi RTSM yang memenuhi persyaratan
7. Membangun
Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
KUR merupakan kredit program yang diluncurkan Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono pada November 2007. KUR ditujukan bagi pengusaha mikro dan kecil yang
tidak memiliki agunan tambahan dengan plafon maksimal Rp 500 juta. Bank
bersedia menyalurkan KUR karena kreditnya dijamin oleh pemerintah.
Selain program KUR, pemerintah juga menyiapkan program dalam pengentasan
kemiskinan di Indonesia. Tentu saja program ini juga akan bersinergi dengan program
pemberdayaan sector UMKM. Program ini dinamakan dengan Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat atau yang lebih di kenal dengan singkatan PNPM.
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat yang diresmikan oleh Presiden
SBY pada Februari 2007 ini diharapkan dapat menjangkau 31,92 juta penduduk
miskin di Indonesia atau sekitar 7,96 juta keluarga miskin. Pada tahun 2007
program PNPM ini ditujukan bagi 2.891 kecamatan yang terdiri dari 2.057
kecamatan dalam PNPM Pedesaan dan 834 kecamatan dalam PNPM Perkotaan yang
tersebar di 33 Provinsi. Setiap kecamatan akan mendapatkan dana Bantuan
Langsung Masyarakat (BLM) antara Rp 500 juta dan Rp 1,5 miliar per tahun yang
disesuaikan dengan jumlah penduduk miskin di tiap kecamatan.
Melalui program ini, sebanyak 31,92 juta penduduk miskin diharapkan dapat
tertanggulangi. PNPM Pedesaan akan menjangkau 21,92 penduduk miskin, sedangkan
PNPM Perkotaan mencakup sekitar 10 juta penduduk miskin. Adapun lapangan kerja
baru yang tercipta adalah 12,5-14,4 juta per tahun dengan asumsi di setiap
kecamatan pada Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Program Penanggulangan
Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) ada 8-20 desa yang berpartisipasi dengan asumsi
setiap desa rata-rata menciptakan sekitar 250 lapangan kerja baru per tahun.
Jumlah dana PNPM untuk tahun 2007 diperkirakan Rp 4,43 triliun yang
terbagi atas PNPM Pedesaan Rp 2,48 triliun dan PNPM Perkotaan Rp 1,95 triliun.
Dari dana Rp 4,43 triliun, sebesar 3,62 triliun dari APBN 2007 dan sekitar Rp
813 miliar merupakan kontribusi APBD pemerintah daerah melalui mekanisme cost
sharing.
Berikut adalah cara pemerintah dalam mengatasi kemiskinan, masih banyak
lagi program yang telah pemerintah canangkan untuk mengatasi kemiskinan namun
masih belum terealisasi dengan sempurna. Kita sebagai warga Negara yang baik
harusnya turut membantu pemerintah dalam mengatasi kemsikinan. Karena
pemerintah bukan apa-apa tanpa peran kita sebagai masyarakat, berikut adalah cara
yang saya tambahkan, yang mungkin kita dapat lakukan dan juga semoga pemerintah
mampu menjalankannya dengan baik, yaitu :
• Menciptakan lapangan kerja
yang mampu menyerap banyak tenaga kerja sehingga mengurangi pengangguran.
Karena pengangguran adalah salah satu sumber penyebab kemiskinan terbesar di
Indonesia.
• Menghapuskan korupsi.
Sebab, korupsi adalah salah satu penyebab layanan masyarakat tidak berjalan
sebagaimana mestinya. Hal inilah yang kemudian menjadikan masayarakat tidak
bisa menikmati hak mereka sebagai warga negara sebagaimana mestinya. Pemerintah
memang telah menjalankan program ini, namun belum dapat terealisasikan dengan
baik.
• Menggalakkan program zakat.
Di Indonesia, Islam adalah agama mayoritas. Dan dalam Islam ajaran zakat
diperkenalkan sebagai media untuk menumbuhkan pemerataan kesejahteraan di
antara masyakrat dan mengurangi kesenjangan kaya-miskin. Potensi zakat di
Indonesia, ditengarai mencapai angka 1 trilliun setiap tahunnya. Dan jika bisa
dikelola dengan baik akan menjadi potensi besar bagi terciptanya kesejahteraan
masyarakat.
2.KESENJANGAN SOSIAL
Kesenjangan sosial diartikan
sebagai kesenjangan (ketimpangan) atau ketidaksamaan akses untuk mendapatkan
atau memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Sumber daya bisa berupa kebutuhan
primer, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, peluang berusaha dan kerja,
dapat berupa kebutuhan sekunder, seperti sarana pengembangan usaha, sarana
perjuangan hak azasi, sarana saluran politik, pemenuhan pengembangan karir, dan
lain-lain.
Kesenjangan sosial dapat disebabkan oleh adanya faktor-faktor penghambat
sehingga mencegah dan menghalangi seseorang untuk memanfaatkan akses atau
kesempatan-kesempatan yang tersedia. Secara teoritis sekurang kurangnya ada dua
faktor yang dapat menghambat.
1.Faktor-faktor Kesenjangan Sosial
1.Faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang (faktor internal),
Rendahnya kualitas sumberdaya manusia karena tingkat pendidikan
(keterampilan) atau kesehatan rendah atau ada hambatan budaya (budaya
kemiskinan). Kesenjangan sosial dapat muncul sebagai akibat dari nilai-nilai
kebudayaan yang dianut oleh sekelompok orang itu sendiri. Akibatnya,
nilai-nilai luas, seperti apatis, cenderung menyerah pada nasib, tidak
mempunyai daya juang, dan tidak mempunyai orientasi kehidupan masa depan.
2.Faktor-faktor yang berasal dari luar kemampuan seseorang (factor
eksternal),
Hal ini dapat terjadi karena birokrasi atau ada peraturan-peraturan resmi
(kebijakan), sehingga dapat membatasi atau memperkecil akses seseorang untuk memanfaatkan
kesempatan dan peluang yang tersedia. Dengan kata lain, kesenjangan sosial
bukan terjadi karena seseorang malas bekerja atau tidak mempunyai kemampuan
sebagai akibat keterbatasan atau rendahnya kualitas sumberdaya manusia, tetapi
karena ada hambatan-hambatan atau tekanan-tekanan struktural
Kesenjangan sosial tidak semata-mata karena faktor internal dan
kebudayaan, tetapi lebih disebabkan oleh adanya hambatan struktural yang
membatasi serta tidak memberikan peluang untuk memanfaatkan kesempatan-kesempatan
yang ada. Breman (1985:166) menggambarkan bahwa bagi yang miskin “jalan ke atas
sering kali dirintangi”, sedangkan “jalan menuju ke bawah terlalu mudah
dilalui”. Dengan kata lain, gejala kesenjangan sosial dan kemampuan kemiskinan
lebih disebabkan adanya himpitan struktural. Ketidakberdayaan (politik) dan
kemiskinan kronis menyebabkan mereka mudah ditaklukkan dan dituntun untuk
mengikuti kepentingan dan kemauan elit penguasa dan pengusaha. Apalagi tatanan
politik dan ekonomi dikuasai oleh elit penguasa dan pengusaha.
Pemecahan dan Solusi Kesenjangan Sosial Di Indonesia
Indonesia merupakan negara yang besar dan salah satu negara yang memiliki
kepulauan yang banyak serta letaknya berjauhan. Kesenjangan sosial sangatlah
mungkin terjadi di Indonesia karena banyak daerah-daerah terpencil yang
terisolir dari keramaian. Dan Indonesia adalah suatu negara yang tingkat
korupsinya sangat tinggi, di dunia Indonesia masuk dalam 5 besar negara
terkorup.Sebenarnya Indonesia mampu menjadi negara yang maju dan menjadi negara
yang mampu menyejahterakan masyarakatnya. Kerana Indonesia memiliki sumber daya
alam yang sangat kaya dan melimpah tetapi kenapa masih terjadi kesenjangan
sosial yang sangat mencolok. Ini menjadi pertanyakan besar yang perlu adanya
jawaban dan titik terang. Dalam hal ini merupakan tugas bagi pemerintah
sekarang,bagaimana lebih menyejahterakan masyarakat serta meminimalis
kesenjangan sosisal. Banyak hal yang bisa dilakukan pemerintah untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemecahan kesenjangan sosial yang
terjadidi masyarakat.
Upaya-upaya yang harus dilakukan pemerintah untuk pemecahan masalah
kesenjangan sosial yang terjadi di Indonesia:
1. Meminimalis (KKN) dan memberantas korupsi dalam upaya meningkatan
kesejahteraan masyarakat. Pemerintah telah membentuk suatu lembaga yang
bertugas memberantas (KKN) di Indonesia. Indonesia telah mulai berbenah diri
namun dalam beberapa kasus soal korupsi KPK dinilai masih tebang pilih dalam
menindak masalah korupsi. Misalnya kasus tentang bank century belum menemukan
titik terang dan seolah-olah mengakiri kasus itu. Pemerintah harus selalu
berbenah diri karena dengan meminimaliskan (KKN) yang terjadi mampu
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan dana yang ada.
2. Meningkatkan system keadilan di Indonesia serta melakukan pengawasan
yang ketat terhadap mafia hukum. Masih banyak mafia hokum merajarela di
Indonesia itu yang semakin membuat kesenjangan sosial di Indonesia makin
mencolok.
Keadilan saat ini sangatlah sulit untuk ditegagakkan bagaimana tidak!
Seorang koruptor ditahan namun semua fasilitas sudah tercukupi di dalam ruang
tahanan. Sedangkan bagaimana dengan nasib seorang masyarakat kecil yang hanya
mencuri ayam misalnya, mereka melakukan dengan seenak mereka kadang juga mereka
menyiksa dengan tidak prikemanusiaan. Hal ini sangatlah menunjukkan kesenjangan
sosial di Indonesia sangatlah mencolok antara pihak kaya atau pihak yang
mempunyai penguasa antara rakyat kecil atau orang miskin.
2.Masalah Kesenjangan Sosial
1. Kemisikinan, Meski saat ini angka
pertumbuhan ekonomi bangsa kita terus menunjukan grafik kenaikan namun pada
kenyataannya masih banyak masyarakat di sekitar kita yang hidupnya masih berada
di bawah standar yang layak. Ini menjadi masalah sosial yang bisa kita temukan
dengan mudah baik di daerah pedesaan maupun perkotaan.
2. Lapangan kerja, Masalah sosial yang satu
ini bisa mendorong timbulnya masalah lain yang tidak kalah seriusnya yaitu
meningkatnya angka kriminalitas, kehidupan suatu keluarga yang tidak harmonis,
rasa frustasi dan lain lain. Hal ini juga menjadi urusan yang butuh penanganan
serius.
3. Kesenjangan
sosial, Masalah sosial ini juga bisa menimbulkan efek yang lain. Misalnya
terdapat perbedaan yang sangat mencolok antara orang yang mampu dan kelebihan
harta serta orang yang hidupnya selalu dalam kondisi yang pas pasan saja. Hal
ini bisa menimbulkan rasa kecemburuan yang tinggi sehingga menghilangkan rasa
persaudaraan di masyarakat.
4. Kemacetan lalu
lintas, Masalah sosial yang satu ini lebih sering terjadi terutama di kota-kota
besar. Padahal efek dari kemacetan ini juga bisa menimbulkan kerugian yang
cukup besar. Misalnya karena harus antri di keramaian lalu lintas orang akan
kehilangan waktu untuk bekerja atau kegiatan lain yang bersifat produktif.
5. Disiplin yang
kurang, Hal
ini menjadi masalah sosial yang paling punya pengaruh terhadap kemajuan suatu
wilayah atau negara. Namun untuk menangani masalah yang satu ini memang
dibutuhkan kerja keras dan waktu yang
cukup lama. Karena untuk menghilangkan problem yang kadangkala sudah menjadi
budaya ini butuh pemahaman yang cukup dalam warga.
4.BEBERAPA INDIKATOR KESENJANGAN DAN KEMISKINAN
1.Indikator Kesenjangan
Cara pengukuran lainnya yang juga umum digunakan, terutama oleh Bank
Dunia adalah dengan cara jumlah penduduk dikelompokkan menjadi tiga group :
40% penduduk dengan pendapatan rendah,
40% penduduk dengan pendapatan menengah,
20% penduduk dengan pendapatan tinggi dari jumlah penduduk.
Selanjutnya, ketidakmerataan
pendapatan diukur berdasarkan pendapatan yang dinikmati oleh 40% penduduk
dengan pendapatan rendah.
2.Indikator Kemiskinan
Karena adanya perbedaan lokasi dan standar kebutuhan hidup batas garis
kemiskinan yang digunakan setiap negara berbeda-beda. Badan Pusat Statistik
(BPS) menggunakan batas miskin dari besarnya rupiah yang dibelanjakan per
kapita sebulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan bukan makanan (BPS,
1994). Untuk kebutuhan minimum makanan digunakan patokan 2.100 kalori per hari.
Sedangkan pengeluaran kebutuhan minimum
bukan makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, sandang, serta aneka barang
dan jasa.
BPS menggunakan 2 macam pendekatan, yaitu :
1.Pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach)
Basic Needs Appoarch merupakan pendekatan yang sering digunakan. Dalam
metode BPS, kemiskinan dikonseptualisasikan sebagai ketidakmampuan untuk
memenuhi kebutuhan dasar.
2.Pendekatan Head Count Index
Head Count Index merupakan ukuran yang menggunakan kemiskinan absolut.
Jumlah penduduk miskin adalah jumlah penduduk yang berada di bawah batas yang
disebut garis kemiskinan, yang merupakan nilai rupiah dari kebutuhan minimum
makanan dan non makanan. Dengan demikian, garis kemiskinan terdiri dari 2
komponen, yaitu garis kemiskinan makanan (food line) dan garis kemiskinan non
makanan (non food line).
III KESIMPULAN
Jadi kesenjangan sosial tidak
semata-mata karena faktor internal dan kebudayaan, tetapi lebih disebabkan oleh
adanya hambatan struktural yang membatasi serta tidak memberikan peluang untuk
memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang tersedia. Kendati faktor internal dan
kebudayaan (kebudayaan kemiskinan) mempunyai andil sebagai penyebab kesenjangan
sosial, tetapi tidak sepenuhnya menentukan.
Di Indonesia, kemiskinan merupakan salah satu masalah besar. banyak studi empiris yang
memang membuktikan adanya suatu relasi trade off yang kuat antara laju pertumbuhan
pendapatan dan tingkat kemiskinan,
hubungan negatif tersebut tidak sistematis. Namun, dari beberapa studi empiris
yang pernah dilakukan, pendekatan yang digunakan berbeda-beda dan batas
kemiskinan yang dipakai beragam pula, sehingga hasil atau gambaran mengenai
hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan juga berbeda.
Sumber:
NAMA KELOMPOK :
1. DEWI PURNAMASARI 21216904
2. FIRABIAN 22216851
3. MAHATHIR 24216220
